Agustus 15, 2022 Ini Cara Perkuat Kapasitas Warga Kampung

Ini Cara Perkuat Kapasitas Warga Kampung

Belajar Pemetaan  dan Perencanaan Wilayah Kelola Rakyat  

Puluhan anak muda   dari  beberapa lembaga dan pemuda kampung berkumpul di Training Centre Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)  Maluku Utara Selasa hingga Sabtu (9-13/8/2022). Mereka mengikuti Pelatihan, Pemetaan serta Perencanaan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dan Perlindungan  Hutan Kampung. Pelatihan  ini  digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PAKATVA Maluku Utara.   Direktur PakaTiva Maluku Utara Norsyahid Musa, Selasa (9/8/2022) menjelaskan,  kegiatan ini  melibatkan belasan anak muda yang tergabung dalam komunitas pencinta alam, Estuaria, dan beberapa perwakilan dari kampung dampingan Perkumpulan Pakativa. Kegiatan ini  bertujuan  meningkatkan sumber daya

pemetaan partisipatif berbasis komunitas dan membangun komitmen penuh untuk  menunjang inisiatif kampung dalam konteks mitigasi adaptasi krisis iklim, berupa upaya resiliensi, perlindungan, dan pemulihan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan.  Dengan pelatihan ini kita harapkan ada eningkatan mutu dan sumber daya pemetaan, pengelolan data desa, dan perencanaan pembangunan kampung (Wilayah Kelola Rakyat),”jelasnya. Dia bilang  peningkatan pemahaman anak muda ini terkait penguatan basis data kampung  terutama tata kuasa dan tata kelola hutan dan lahan. Selain itu dengan pelatihan ini wacana pusat layanan pemetaan pesisir dan pulau kecil di Ternate yang diinsiatif oleh anak muda di Maluku Utara bisa direalisasikan. “Paling penting terbangunnya kesadaran di level kampung,  akan pentingnya pengelolaan potensi alam untuk penguatan ekonomi yang sangat bergantung pada pelestarian dan  perlindungan kawasan terutama kegiatan pemanfaatan yang padat karbon.

Mereka juga bisa memahami dalam menyusun dan merencanakan pengelolaan wilayah di desa. Melalui pelatihan ini hadir  kampiun-kampiun pemetaan di kalangan anak muda Maluku Utara dan dapat menunjang upaya-upaya mitigasi krisis iklim.  Menurutnya,  Maluku Utara memiliki luas kawasan hutan 2.515.220 Ha  (SK.302/MENHUT/II/2013), terbagi atas Hutan Konservasi ± 218.499 Ha, Hutan Lindung  ± 584.058 Ha, dan Hutan Produksi ± 1.712.663 Ha. Sementara, pada kawasan tersebut  telah terdapat izin pemanfaatan lahan yang terdiri dari 11 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil  Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK – HA) 609.119 Ha. 4 ijin Usaha Pemanfaatan Hasil  Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) seluas 59.138 Ha; 4 Izin Usaha. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK – HTR) 19.438 Ha; dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan 76.800,51 Ha.

Data WALHI Maluku Utara (2022), terdapat 112 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luasan konsesi 662.403,08 Ha.  Selain itu   ada  sawit.  Karena itu memunculkan degradasi hutan yang masif  terutama  di wilayah Gane – Halmahera Selatan dengan luasan konsesi 11.003,09 Ha. Alih fungsi kawasan ini berdampak signifikan  terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di wilayah pesisir  laut dan pulau-pulau kecil.  

Puluhan anak muda   dari  beberapa lembaga dan pemuda kampung berkumpul di Training Centre Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)  Maluku Utara Selasa hingga Sabtu (9-13/8/2022). Mereka mengikuti Pelatihan, Pemetaan serta Perencanaan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) dan Perlindungan  Hutan Kampung. Pelatihan  ini  digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PAKATVA Maluku Utara.   Direktur PakaTiva Maluku Utara Norsyahid Musa, Selasa (9/8/2022) menjelaskan,  kegiatan ini  melibatkan belasan anak muda yang tergabung dalam komunitas pencinta alam, Estuaria, dan beberapa perwakilan dari kampung dampingan Perkumpulan Pakativa. Kegiatan ini  bertujuan  meningkatkan sumber daya

pemetaan partisipatif berbasis komunitas dan membangun komitmen penuh untuk  menunjang inisiatif kampung dalam konteks mitigasi adaptasi krisis iklim, berupa upaya resiliensi, perlindungan, dan pemulihan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan.  Dengan pelatihan ini kita harapkan ada eningkatan mutu dan sumber daya pemetaan, pengelolan data desa, dan perencanaan pembangunan kampung (Wilayah Kelola Rakyat),”jelasnya. Dia bilang  peningkatan pemahaman anak muda ini terkait penguatan basis data kampung  terutama tata kuasa dan tata kelola hutan dan lahan. Selain itu dengan pelatihan ini wacana pusat layanan pemetaan pesisir dan pulau kecil di Ternate yang diinsiatif oleh anak muda di Maluku Utara bisa direalisasikan. “Paling penting terbangunnya kesadaran di level kampung,  akan pentingnya pengelolaan potensi alam untuk penguatan ekonomi yang sangat bergantung pada pelestarian dan  perlindungan kawasan terutama kegiatan pemanfaatan yang padat karbon.

Mereka juga bisa memahami dalam menyusun dan merencanakan pengelolaan wilayah di desa. Melalui pelatihan ini hadir  kampiun-kampiun pemetaan di kalangan anak muda Maluku Utara dan dapat menunjang upaya-upaya mitigasi krisis iklim.  Menurutnya,  Maluku Utara memiliki luas kawasan hutan 2.515.220 Ha  (SK.302/MENHUT/II/2013), terbagi atas Hutan Konservasi ± 218.499 Ha, Hutan Lindung  ± 584.058 Ha, dan Hutan Produksi ± 1.712.663 Ha. Sementara, pada kawasan tersebut  telah terdapat izin pemanfaatan lahan yang terdiri dari 11 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil  Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK – HA) 609.119 Ha. 4 ijin Usaha Pemanfaatan Hasil  Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) seluas 59.138 Ha; 4 Izin Usaha. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK – HTR) 19.438 Ha; dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan 76.800,51 Ha.

Data WALHI Maluku Utara (2022), terdapat 112 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total luasan konsesi 662.403,08 Ha.  Selain itu   ada  sawit.  Karena itu memunculkan degradasi hutan yang masif  terutama  di wilayah Gane – Halmahera Selatan dengan luasan konsesi 11.003,09 Ha. Alih fungsi kawasan ini berdampak signifikan  terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di wilayah pesisir  laut dan pulau-pulau kecil.  

 

Melalui kegiatan pelatihan (ToT) diharapkan beberapa keterampilan dasar dapat meningkatkan mutu dan meringankan kerja-kerja strategis ke depan.

Sementara pelatihan ini difasilitasi   dua fasilitator masing masing Zulhan A. Harahap  Akademisi FPIK Universitas Khairun Ternate dan Fahrudin Buamona (Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Maluku Utara). 

Saat memfasilitasi kegiatan di hari pertama Zulhan mengantar pemahaman peserta dengan sejarah pemetaan  di mulai dari sejarah pencarian daerah rempah oleh penjajah dengan pelayaran antar dunia yang tidak terlepas juga  dengan peta. Dengan peta,  mereka berlayar dari Eropa ke Indonesia.  Peta peta yang ada digambar secara manual. Saat bahkan pembuatan peta sudah mengunakan drone. 

“Saat ini karena sudah  menggunakan satelit orang bisa melakukan pemetaan setiap minggu,” katanya.

Dia menjelaskan,  peta yang dibuat biasanya  tergantung  kepentingan si pembuat peta.  Karena  warga  harus memiliki peta kampung sebagai peta tandingan  dari   yang dibuat berbagai pihak berdasarkan kepentingan mereka.Dia contohkan, Peta HPH jika ditampilkan tidak ada kampung, karena itu jangan langsung dipercaya, harus ditelusuri dulu. Setiap kampung  wajib  membuat peta  masing masing. Saat ini  masih banyak  desa yang belum membuat peta. Sejarah dan profil desa menjadi hal penting wajib di miliki dalam peta. “Siapa  yang terlibat dalam pembuatan  peta  juga harus bisa menguasai perkembangan teknologi  agar bisa dipakai  saat  pembuatan peta. Saat ini semua orang  sudah bisa membuat peta,”jelasnya.

Jika di kampung  wilayahnya  sudah membuat peta yang sesuai kepentingan kampung  maka bisa bermanfaat bagi warga kampung. Jika kampung tidak punya peta  maka  tidak bisa dijadikan bahan perlawanan.  Misalnya   batas wilayah ketika ada investasi atau korporasi yang masuk mencaplok wilayah kita.   Peta   tidak hanya peta saja, tapi menjadi  catatan penting  kampung. Karena itu harus tertera  sejarah kampung  dan kepemilikan tanah leluhur.  

Dalam pelatihan ini turut diperkenalkan peta digital dengan menggunakan android Alat GPS–Kamera Komputer + Program QGIS.   “Kita harus memulai dengan yang kita punya  dan memanfaatkan teknologi yang ada sehingga bisa menghasilkan peta yang bermutu dan  standar sesuai yang diinginkan. Terutama skala, sumber, legenda dan system kordinat.  

Saat ini walaupun pemerintah sudah membantu membuat peta, namun kadang posisinya salah atau tidak tepat. Jadi penting memiliki peta sendiri untuk dijadikan bahan perbandingan dengan peta pemerintah.  “Peta yang kita buat harus sesuai standar nasional yang ada. Semakin bagus peta yang kita gunakan, maka akan semakin akurat,” jelasnya. (*)  

Sumber : kabarpulau.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

0
    0
    PESANAN SAYA
    Troli KosongMau Belanja
      Masukkan Voucher
      Minta Gambar-gambar Produk Khusus Dengan Harga Grosir Untuk Jadi Reseller? Orderan Bisa Dikirim Dengan Nama Tokomu ke Pelangganmu.
      This is default text for notification bar